Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai distribusi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, pemberian bansos adalah bagian dari kebijakan yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendapat persetujuan lintas partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN, sebagai undang-undang, dirumuskan dan disetujui bersama oleh seluruh partai politik.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” tuturnya, dikutip pada Minggu (4/2/2024).
Menteri Keuangan mengungkapkan, dalam APBN 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 476 triliun untuk berbagai program bantuan sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 9,9 juta kelompok penerima manfaat dan program kartu sembako untuk 18,7 juta penerima.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebagai respons terhadap dampak musim kering yang berkepanjangan.
“BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” jelas Sri Mulyani.
Bansos lain yang diberikan melalui APBN 2023 termasuk subsidi BBM, listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
Untuk tahun 2024, alokasi anggaran bansos ditingkatkan menjadi Rp 496 triliun, meningkat sekitar Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, peningkatan ini telah disetujui dalam UU APBN 2024 dan dapat disesuaikan sesuai kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengumumkan program bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan, dengan anggaran Rp 11,2 triliun untuk 18,8 juta penerima. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per penerima akan dibagikan pada bulan Februari, bertepatan dengan bulan pencoblosan Pemilu.
