Jakarta – Masyarakat Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada masalah kenaikan harga beras dan kelangkaan stok di pasaran yang semakin meresahkan.
Eliza Mardian, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyoroti kondisi ini dan mengaitkannya dengan intensifikasi program bantuan sosial (bansos) pangan oleh pemerintah di tahun politik.
Menurut Eliza, pemberian bansos yang masif telah berdampak pada menipisnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog, yang kini hanya berjumlah sekitar 1,2 juta ton. Hal ini dinilai tidak cukup untuk mengintervensi kenaikan harga beras di pasar.
“Kondisi ini diperburuk dengan penggunaan beras sebagai alat kampanye dalam musim pemilu serentak 2024, termasuk Pilkada dan Pileg di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Eliza, pada Selasa (13/2/2024).
Eliza menambahkan, kegiatan demokrasi seperti pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif yang melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota meningkatkan permintaan beras, khususnya saat kampanye yang seringkali diiringi pembagian sembako.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah melalui Bulog membatasi penyaluran bansos berupa beras untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan.
Di sisi lain, Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), menyatakan bahwa kenaikan harga beras saat ini telah mencetak rekor tertinggi selama era pemerintahan Jokowi.
Harga beras medium mencapai Rp 13.500 per kilogram, sedangkan beras premium sudah menyentuh angka Rp 18.500 per kilogram.
“Kondisi ini menyebabkan beras menjadi semakin mahal dan langka di pasar tradisional,” ungkap Reynaldi.
Penyebab lain dari kelangkaan dan kenaikan harga beras, menurut Reynaldi, adalah ketidakakuratan data pemerintah mengenai pasokan beras untuk bansos pangan dan konsumsi masyarakat umum, serta ketidaksiapan menghadapi dampak El-Nino.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, mengklarifikasi bahwa kelangkaan beras premium di retail modern bukan disebabkan oleh penyaluran bansos pangan.
Menurut Arief, kelangkaan ini lebih disebabkan oleh dampak El Nino yang berpengaruh pada produksi padi domestik, sehingga pemerintah perlu melakukan impor beras untuk menyeimbangkan kekurangan pasokan.
Pemerintah juga telah menghentikan sementara penyaluran bansos pangan beras kemasan 10 kilogram dari tanggal 8 hingga 14 Februari 2024, sebagai bentuk penghormatan terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak pada 14 Februari.
Instruksi ini langsung datang dari Presiden Jokowi untuk menghindari anggapan politisasi bantuan pangan di tengah perhelatan demokrasi.
